undang undang angkutan umum. Sebelum masuk ke pokok pertanyaan Saudara, saya akan menjelaskan mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“ UU LLAJ ”), yaitu:angkutan barang umum dan angkutan. undang undang angkutan umum

Pasal 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Namun masih tersandung Undang-undang yang tak mengatur larangan itu. BN. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan barang yaitu barang tidak berbahaya dan tidakTEMPO. 03/2006, bahwa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur kewajiban dan larangan dan dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas jika tidak ditaati. angkutan umum” (Undang-Undang No. 5 Metode Penelitian Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. ,,Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana. dampak lingkungan 13. Bagian Kedua : Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum . 000,” kata Anthony. 1 BAB IKETENTUAN UMUM; 2 BAB IIASAS DAN TUJUAN; 3 BAB IIIRUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG; 4 BAB IVPEMBINAAN; 5 BAB VPENYELENGGARAAN; 6 BAB VIJARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. asas dan tujuan 3. CO, Jakarta - Pengemudi transportasi online menanggapi langkah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang telah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Kemenhub menindaklanjuti dengan SE untuk empat moda transportasi. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Foto: Ari Saputra. BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13). • Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,. Mengingat : 1. Pasal 215 Perusahaan Angkutan Umum wajib: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. , (2009). (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. TRIBUN-MEDAN. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. 16. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022. 2. 1 Angkutan Umum 2. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. ketentuan umum 2. Pengujian kendaraan bermotor. Tematik. Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Indonesia, Kementerian Perhubungan Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. 1)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3)Peraturan Pemerintah Nomor 41. angkutan umum di setiap rutenya berkisar mulai 30% sampai 100%. 03/2003. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 15. Angkutan umum melayani jasa angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok untuk masyarakat umum, beroperasi sesuai rute yang sudah ditentukan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan yang sedang ditempuh. Baca juga: Jangan Stut,. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah. 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 6. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. 03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Disini dijelaskan bahwa Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan; Mengingat: 1. "Dan bisa kita lihat seluruh angkutan umum di Jakarta, itu mayoritas sudah berusia maksimum 10 tahun, dan jika. angkutan umum dibedakan menjadi 2 yaitu angkutan masal dan angkutan umum yang disewakan a. angkutan jalan. upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. 21, No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah. Beranda. . kerugian, baik berdasarkan perjanjian pengangkutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Angkutan umum masal Yaitu layanan angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 2. (2) Izin termaksud dalam ayat (1) diberikan: I. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kerugian penerimaan dan fpengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut : 1. Hak Cipta Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet, Jl. lalu lintas 10. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang- Unadang. Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Lilik Wachid Budi Susilo berpandangan bahwa sepeda motor tidak bisa difungsikan sebagai angkutan umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. 01. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 213 ayat 2b yang1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang–undang Nomor 6 Tahun 1993;. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum yang. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang Kawasan. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang mengatur antara lain. Baca Juga: 7 Tips Naik Kendaraan Umum. Satgas Penanganan Covid-19 terus memperbarui ketentuan tentang. Angkutan Umum Trans Padang; 1. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pasal 1 . Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak. Perlu diketahui bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum. Pemerintah bertanggung. 22 tahun 2009 merupakan norma yang mengatur tentang seputar lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian aturan pelaksanaan tentang Transportasi. Maka agar angkutan sewa online dapat beroperasi secara legal, diwajibkan untuk memiliki STNK berbadan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hokum berbentuk. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain. 1045 , 2022 KEMENHUB. 3. Sementara itu,. Dalam revisi itu, Kemenhub mengusulkan agar transportasi ojek online alias ojol menjadi bagian dari. 22 Tahun 2009, maka, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah Angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya. Pasal 45 (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan. E. 22/2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Keputusan Menteri Keuangan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas diterapkan berdasarkan ketentuan pidana BAB XX pasal 316 (1). BPS mendata, jumlah. Untuk yang dalam trayek terbagi dua yakni pelayanana ekonomi dan non ekonomi. Pada dasarnya angkutan umum efisien terhadap penggunaan ruas jalan dibandingkan kendaraan pribadi. Hukum transportasi ini mengatur tentang. Asas transparan Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 12. 13masyarakat umum untuk dapat mengetahui kebijakan apa yang telah dilanggar oleh penyedia jasa layanan transportasi umum Suroboyo bus ditinjau dari UU No. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal. Perusahaannya juga menggandeng Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) untuk memberi masukan. 22 Tahun 2009 Undang-undang (UU) No. 1992. Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU LLAJ: “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. Satgas Covid-19 terbitkan Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan pada Pengaturan Mobilitas. BAB I. id 1) ABSTRACT Bus Rapid Transit (BRT) is a form of. P asal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. 1 Angkutan Umum 2. Dalam UU No. Penelitian ini dilakukanSedangkan menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2019 menyebutkan, sebanyak 46,8 persen dari 62. Jika kita melihat pengertian ataupun batasan yang dimaksud dengan angkutan umum dalam Pasal 138 ayat (3) dinyatakan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan. pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Angkutan Penumpang Umum Sebagai Taksi Non Sedan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Pesawat Udara . 259. Subjek. Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor. B. Peraturan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan solusi apa yang harus ditempuh. Pengaturan Pengangkutan berbasis online diakui secara resmi sebagai moda pengangkutan umum yang diatur oleh undang-undang. Menurut Warpani (2002), perangkutan mempunyai peranan yang sangatkepentingan umum (Natabaya, 2006:4). BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN. Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan. 4. Penjelasan Umum PP 37 Tahun 2017. Revisi Undang-Undang No. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya. Pasal 17 Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi: a. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun mengatakan, DTKJ akan terus mengawal penerapan kebijakan transportasi yang inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 224 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. A. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 1. 20473/jd. Trayek adalah lintasan. Undang- Undang yang Mengatur Transportasi. KM. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. UU Jalan ini mencabut UU 13 tahun 1980 tentang Jalan. 1 Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-Undang. 6 Sudarmanto, Kesadaran Supir Angkot di Jakarta Masih Rendah , sebagaimana di akses. angkutan umum sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan Sistem. pengembangan. Kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan. Tinjauan Umum Mengenai Parkir a. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen , Cet. 1.